SINDO DOMPU - Bupati Dompu, Bambang Firdaus, S.E., menghadiri Konsultasi Publik penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT STM sekaligus Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pembangunan Dermaga Nelayan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pendopo Dompu, Jumat (28/8/2026).
Kegiatan strategis itu dihadiri jajaran Forkopimda, anggota DPRD, perwakilan Pemerintah Provinsi NTB, Kepala Dinas ESDM NTB, Rektor Universitas Mataram, pimpinan perangkat daerah, para camat dan kepala desa, civitas akademika, manajemen PT STM, serta perwakilan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dompu Bambang Firdaus menyampaikan apresiasi kepada PT STM yang selama ini telah hadir dan menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Dompu.
Bupati berharap PT STM dapat segera merealisasikan tahapan produksi. Ia juga mengajak seluruh pihak menghilangkan sikap sinis dan prasangka negatif serta memberikan ruang bagi kolaborasi yang konstruktif demi kepentingan masyarakat.
Menurut Bambang, potensi sumber daya alam Dompu yang besar membutuhkan kemitraan karena pemerintah maupun masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengelolanya secara mandiri.
"Potensi alam Dompu yang luar biasa kualitasnya memerlukan kemitraan karena kemampuan sendiri terbatas. Perlu kerja sama dengan mitra untuk kesejahteraan bersama. Program pemberdayaan harus selaras dengan rencana pembangunan daerah agar terarah dan tidak tumpang tindih," tegasnya.»
Ia menekankan, setiap program pemberdayaan masyarakat harus memberikan dampak nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan program, kata dia, tidak cukup hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi harus dibuktikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga meminta agar program pemberdayaan PT STM tidak hanya berfokus pada wilayah atau lokasi yang sama setiap tahun. Program diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata, termasuk 81 desa dan dua kecamatan sebagaimana disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Selain pemerataan, Bupati menegaskan pentingnya evaluasi dan keberlanjutan program. Pemberdayaan tidak boleh hanya bersifat konsumtif dan sementara, tetapi harus menyentuh berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan UMKM, infrastruktur dasar, sosial, serta kebudayaan.
Untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi, Bupati menetapkan kesepakatan agar pertemuan antara PT STM dan pemerintah daerah dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
Dalam pertemuan tersebut, PT STM diharapkan menyampaikan perkembangan program, kendala yang dihadapi, serta informasi terkini secara langsung kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan kepala desa.
Langkah itu dinilai penting agar informasi yang diterima masyarakat bersumber dari fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak berkembang isu maupun kabar yang belum terverifikasi.
"Pemerintah Daerah siap mendukung dan menyokong sebatas kewenangan yang dimiliki. Semoga program yang direncanakan berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi seluruh masyarakat Dompu," ujar Bambang.
Sementara itu, Manajer Hubungan Masyarakat PT STM, Ulya Devretes, menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepada pihaknya untuk hadir dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, terdapat dua agenda penting yang saling melengkapi, yakni penandatanganan MoU Pembangunan Dermaga Nelayan dan konsultasi publik penyusunan RIPPM.
"Penandatanganan MoU mempertegas komitmen dan kerangka kolaborasi, sedangkan konsultasi publik menjadi wadah untuk menentukan arah dan tujuan program yang akan kita jalankan bersama," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah proyek tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat tumbuh, berkembang, dan memperoleh manfaat nyata dari kehadiran proyek tersebut di Kabupaten Dompu.
Salah satu program yang tengah didorong, kata dia, adalah rencana pembangunan Dermaga Nelayan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir dan para nelayan.
"Inisiasi ini sudah kita mulai sejak awal tahun ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa Hu’u yang telah banyak mendukung kolaborasi ini hingga tahap ini," ungkapnya.
Melalui penyusunan RIPPM, PT STM berupaya memastikan seluruh program pemberdayaan masyarakat ke depan memiliki arah yang jelas dan terukur serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Penyusunan tersebut juga diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyerap aspirasi dan masukan dari pemerintah maupun masyarakat.
"Kami percaya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama, rasa saling percaya, dan komitmen yang kuat dari semua pihak," katanya.
Ia berharap penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Dompu.
Kegiatan kemudian diakhiri dengan penandatanganan MoU, foto bersama, dan dilanjutkan dengan sesi konsultasi publik. Diskusi menghadirkan Fajar Kurniawan, alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB), sebagai pemberi materi.(KS-YUN)
0 Komentar