SINDO DOMPU - Tim Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke BLUD UPTD Puskesmas Dompu Barat, Kabupaten Dompu, pada Jumat, 19 Desember 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi daerah sekaligus melakukan monitoring terhadap isu-isu strategis di bidang kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan dasar di tingkat puskesmas.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Asisten II Tim Penasihat Khusus Kepresidenan Republik Indonesia Bidang Kesehatan, Oktaviadi, S.Si., M.I.Kom. Dalam kegiatan itu, tim berdialog langsung dengan jajaran pemerintah daerah dan tenaga kesehatan guna memperoleh gambaran riil kondisi pelayanan kesehatan di lapangan.
Hadir dalam pertemuan tersebut Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu H. Khairun Insan, S.E., M.M., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Ardiansyah, S.E., Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu Omiyati Fatimah, S.Sos., M.Ph., Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Nuratul Awaliya, S.KM., M.PH., Kepala Bidang P2PL Hj. Maria Ulfah, S.ST., M.Kes., serta jajaran terkait lainnya.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu Omiyati Fatimah menjelaskan kondisi geografis Kabupaten Dompu yang memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Ia juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan relokasi BLUD UPTD Puskesmas Dompu Barat guna meningkatkan kualitas, jangkauan, dan efektivitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Dompu Barat Mujakir, S.KM., memaparkan kondisi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan layanan kesehatan di wilayah kerjanya. Paparan tersebut mencakup keterbatasan fasilitas penunjang serta kebutuhan peningkatan kapasitas layanan dasar.
Dalam sambutannya, Oktaviadi, S.Si., M.I.Kom., menyampaikan bahwa seluruh aspirasi dan hasil monitoring dari Puskesmas Dompu Barat, termasuk dari sejumlah puskesmas di berbagai daerah lain di Indonesia, akan segera dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. Ia juga mengimbau agar desa-desa dengan angka stunting tinggi diprioritaskan untuk mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah percepatan penurunan stunting.
Melalui kunjungan ini, pemerintah pusat diharapkan memperoleh data dan masukan yang akurat dari daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, khususnya dalam upaya penguatan layanan kesehatan dasar dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di daerah. (KS - BEDO)
0 Komentar