SINDO JAKARTA - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memaparkan strategi komprehensif pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya dalam pertemuan antara Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Kantor Kementerian Desa, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB menjelaskan bahwa program Desa Berdaya dirancang sebagai pendekatan terpadu untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan di tingkat desa.
Menteri Desa Yandri Susanto menyambut positif konsep yang dipaparkan Pemerintah Provinsi NTB. Ia menilai pendekatan berbasis orkestrasi program dan kolaborasi lintas sektor yang diterapkan berpotensi menjadi model nasional dalam penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa.
"Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik. Pendekatan orkestrasi dan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem," ujar Yandri.
Menurutnya, Kementerian Desa siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pemberdayaan desa, termasuk melalui kemitraan dengan sektor swasta, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat.
Ia juga menyebut kementerian memiliki jaringan sekitar 500 perusahaan nasional yang dapat didorong untuk membina desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Kita akan dorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berkontribusi dalam pembangunan desa. Dengan kolaborasi seperti ini, tidak boleh ada desa yang tertinggal," katanya.
Pada kesempatan itu, Yandri juga menyatakan kesediaannya menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB yang dijadwalkan berlangsung di Mataram pada 16 April 2026 bersama Menteri Sosial Republik Indonesia.
Kehadiran kedua menteri tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan desa sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem di NTB.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa program Desa Berdaya tidak sepenuhnya menciptakan program baru, melainkan mengintegrasikan berbagai program yang sudah berjalan melalui pendekatan orkestrasi agar seluruh sumber daya pembangunan bergerak secara terpadu di tingkat desa.
"Kami tidak menciptakan program yang sepenuhnya baru. Yang kami lakukan adalah mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar bekerja secara terpadu dan lebih efektif di desa," ujarnya.
Pendekatan tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha melalui program CSR, perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi seperti Baznas.
Pemerintah Provinsi NTB juga melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara langsung di desa melalui pendamping mandiri yang didanai pemerintah provinsi. Pendamping ini bekerja bersama pendamping desa yang telah lebih dahulu bertugas di lapangan untuk memastikan intervensi program sesuai dengan kondisi masyarakat.
Dalam implementasinya, intervensi dilakukan pada dua tingkat, yakni tingkat keluarga dan tingkat desa.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pemerintah daerah, sekitar 60 persen masyarakat miskin ekstrem masih berada pada kelompok produktif yang dapat diberdayakan melalui program ekonomi. Sementara sisanya merupakan kelompok rentan yang tidak lagi produktif akibat faktor usia atau kondisi kesehatan.
Kelompok terakhir diperlakukan sebagai mustahik tetap yang tetap memperoleh perlindungan sosial berkelanjutan melalui dukungan berbagai lembaga sosial, termasuk Baznas.
Selain fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal.
Melalui konsep ini, desa didorong mengembangkan komoditas unggulan masing-masing, seperti desa lele, desa cabai, desa ayam petelur, desa sapi, hingga desa wisata.
Menurut Gubernur Iqbal, pengembangan desa tematik perlu terhubung dengan kebutuhan pasar agar mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Salah satu peluang yang dinilai potensial adalah program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar.
"Desa tidak boleh hanya menjadi penonton. Desa harus menjadi produsen yang memasok kebutuhan pangan untuk program nasional," katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi tertutup (close loop) yang mengutamakan penggunaan pangan lokal dalam rantai pasok program nasional.
Dalam sistem tersebut, koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan berperan sebagai penghubung antara produksi desa dan distribusi pasar di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Gubernur NTB juga menilai penguatan ekonomi desa merupakan langkah strategis untuk menahan laju urbanisasi sekaligus menciptakan keseimbangan pembangunan antara desa dan kota.
Menurutnya, banyak negara menghadapi persoalan serius akibat urbanisasi yang tidak terkendali, di mana desa kehilangan penduduk usia produktif.
Karena itu, pembangunan desa harus mampu menciptakan peluang ekonomi yang menarik bagi generasi muda.
"Jika desa kuat, daerah akan kuat. Ketika desa berkembang, berbagai persoalan sosial dapat kita selesaikan dari akarnya," ujarnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, program Desa Berdaya diharapkan dapat menjadi model pembangunan desa yang inklusif sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.(KominfoNTB/KS)
0 Komentar