SINDO DOMPU - Bambang Firdaus dan Syirajuddin genap satu tahun memimpin Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, pada 20 Februari 2026. Keduanya dilantik oleh Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025.
Selama satu tahun masa kepemimpinan di Bumi Nggahi Rawi Pahu, pasangan yang dikenal dengan akronim BBF–DJ tersebut mengklaim telah menjalankan sejumlah program prioritas daerah, sekaligus melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Dompu.
Sejak awal menjabat, BBF–DJ menjalankan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya dalam dokumen perencanaan daerah. Pada tahap awal, keduanya belum dapat langsung mengeksekusi seluruh janji politik karena menyesuaikan dengan mekanisme anggaran dan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
Salah satu program yang diluncurkan pada awal masa jabatan adalah Program Jumat Bersih Semesta. Program ini bertujuan meningkatkan kebersihan dan penataan wilayah Kabupaten Dompu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan tersebut dijadwalkan secara bergilir dan masih berlangsung hingga saat ini.
Selain itu, pemerintah daerah juga meluncurkan sejumlah program lain, antara lain:
Program Dompu Melayani
Pembagian pakaian gratis bagi siswa kelas 1 SD dan SMP
Program Literasi Al-Qur’an dan Muatan Budaya Lokal
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Festival Lakey
Pencanangan asuransi bagi pekerja rentan
Pembangunan Kantor Kecamatan Woja dan Kantor Kecamatan Manggelewa
Pemerintah Kabupaten Dompu juga membagikan rombong kepada pedagang kaki lima yang terdampak penertiban di wilayah Kecamatan Dompu sebagai bagian dari penataan kawasan.
Program-program tersebut dijalankan sejak Februari 2025 hingga Februari 2026 dan tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu, termasuk Kecamatan Dompu, Woja, Manggelewa, serta beberapa desa seperti Desa Jala dan Desa Soro Kempo.
Menurut pemerintah daerah, berbagai program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki tata kota, memperkuat sektor pendidikan dan keagamaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah kabupaten juga berupaya memperoleh dukungan anggaran dan program dari pemerintah pusat melalui koordinasi dan lobi lintas kementerian.
Hasil koordinasi dengan sejumlah kementerian di antaranya meliputi:
Kementerian Pertanian: rencana pembangunan UPT Peternakan dan pemberian bibit pertanian.
Kementerian Perdagangan: rencana pembangunan pasar modern di Pasar Wodi dan Pasar Manggelewa.
Kementerian Kelautan dan Perikanan: dukungan pembangunan Kampung Nelayan di Desa Jala.
Kementerian Perumahan Rakyat: dukungan program rumah layak huni terpadu di Desa Soro Kempo.
Kementerian Perhubungan: rencana pembangunan Pelabuhan Kilo pada tahun 2026.
Kementerian Dalam Negeri: fasilitasi bantuan mobil pemadam kebakaran.
Selain itu, Bupati Dompu juga menandatangani kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Kerja sama juga dilakukan dengan instansi terkait di tingkat provinsi dalam program pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, BBF–DJ menyatakan akan terus berupaya menghadirkan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, meski dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Evaluasi atas capaian program dan realisasi dukungan pusat akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pada tahun-tahun berikutnya. (KS-YUN)
0 Komentar