SINDO DOMPU - Angka kemiskinan di Kabupaten Dompu pada tahun 2025 tercatat mengalami penurunan di tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., dan Syirajuddin, SH. Data tersebut dirilis berdasarkan Data Sementara Indikator Strategis Kabupaten Dompu Tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu.
Penjelasan mengenai kondisi tersebut disampaikan Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP., MM., Selasa (24/02/26). Syahroni yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappeda dan Litbang serta Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan itu memaparkan sejumlah indikator kemiskinan terbaru.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Dompu pada tahun 2025 tercatat sebesar 11,15 persen, turun 0,44 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 11,59 persen. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Dompu tercatat sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah kedua di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025.
Meski penurunan persentase kemiskinan dinilai relatif kecil, terdapat perbaikan signifikan pada struktur kemiskinan. Hal ini terlihat dari dua indikator utama, yakni Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), yang mengukur rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, tercatat menurun dari 1,62 pada tahun 2024 menjadi 1,31 pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, juga mengalami penurunan dari 0,32 menjadi 0,22. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya ketimpangan di antara kelompok masyarakat miskin, termasuk membaiknya kondisi kelompok miskin ekstrem.
Menurut Syahroni, berdasarkan analisis terhadap data tersebut, kebijakan bantuan sosial dan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu selama tahun 2025 dinilai relatif efektif dalam menyasar kelompok penduduk termiskin. Namun demikian, ia menegaskan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong seluruh penduduk miskin keluar dari garis kemiskinan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap berkomitmen untuk memperkuat program penanggulangan kemiskinan melalui intervensi yang lebih terarah dan berbasis data, guna mendorong penurunan angka kemiskinan secara lebih signifikan pada tahun-tahun mendatang. (KS-YUN)
0 Komentar