SINDO BIMA - Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, melakukan kunjungan kerja ke RSUD Kota Bima, Jumat (27/2/2026). Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung progres pembangunan fisik, kesiapan alat kesehatan, serta pemenuhan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kelas rumah sakit.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Kesehatan menegaskan bahwa kunjungannya dilakukan untuk memastikan laporan pembangunan yang diterima dari daerah sesuai dengan kondisi di lapangan. Verifikasi langsung diperlukan agar pembangunan RSUD Kota Bima benar-benar memenuhi standar pelayanan dan siap beroperasi optimal sebagai rumah sakit rujukan wilayah timur NTB.
Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mempercepat penguatan RSUD Kota Bima menjadi rumah sakit Tipe C. Selain itu, peningkatan juga dilakukan pada RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir menjadi Tipe B. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
Menurut Menteri Kesehatan, penguatan sarana, peralatan medis, dan kapasitas tenaga kesehatan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat Pulau Sumbawa terhadap layanan rujukan di Mataram, terutama untuk layanan spesialistik seperti intervensi jantung, kemoterapi kanker, hemodialisis, dan patologi anatomi.
Gubernur NTB menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam penguatan layanan kesehatan di Pulau Sumbawa. Ia menilai peningkatan kapasitas RSUD Kota Bima dan RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir merupakan bagian dari strategi pemerataan akses layanan kesehatan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Selama ini, berbagai layanan spesialistik lanjutan seperti cathlab, kemoterapi, neurointervensi, dan hemodialisis masih terpusat di Mataram. Kondisi tersebut menyebabkan pasien dari Sumbawa harus menempuh perjalanan laut dan darat ratusan kilometer dalam kondisi sakit, sehingga meningkatkan risiko medis dan biaya tidak langsung bagi keluarga pasien.
Secara struktural, NTB menghadapi beban penyakit yang cukup tinggi. Penyebab utama kematian prematur antara lain kanker, stroke, dan tuberkulosis. Penyakit tidak menular serta stunting juga masih mendominasi beban disabilitas di daerah dengan jumlah penduduk sekitar 5,66 juta jiwa tersebut.
Kerugian ekonomi akibat beban penyakit di NTB diperkirakan mencapai Rp18–25 triliun per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan bukan hanya isu pelayanan publik, tetapi juga berkaitan langsung dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebelum peningkatan, RSUD Kota Bima memiliki 98 tempat tidur dengan tujuh poliklinik rawat jalan, ICU dan NICU terbatas, serta SDM spesialis dasar. Kapasitas tersebut melayani sekitar 166.992 jiwa penduduk Kota Bima dan rujukan regional.
Setelah penguatan, kapasitas ditargetkan meningkat menjadi sekitar 230 tempat tidur dengan 14 poliklinik rawat jalan, ICU, NICU, ICVCU, instalasi bedah sentral, laboratorium lengkap, serta IGD modern dengan sistem zonasi.
Peralatan medis yang disiapkan antara lain cathlab, CT scan, mamografi, C-arm, echocardiography, cytotoxic safety cabinet, dan fasilitas hemodialisis. Selain itu, dilakukan penambahan dokter spesialis onkologi, urologi, bedah saraf, neurologi intervensi, serta anestesi dan terapi intensif.
Pemerintah menargetkan rasio tempat tidur mendekati 1,44 per 1.000 penduduk, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) sekitar 75 persen, penurunan waktu tunggu pasien, serta berkurangnya rujukan ke Mataram untuk kasus-kasus tertentu.
Penguatan RSUD Kota Bima dan peningkatan kelas RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir diharapkan membentuk sistem rujukan regional yang lebih mandiri, efisien, dan merata di Pulau Sumbawa.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah pusat dan daerah dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat serta memastikan akses yang lebih setara bagi warga di wilayah timur Nusa Tenggara Barat.(Kominfotik/KSTim)
0 Komentar