SINDO DOMPU - Pemerintah Kabupaten Dompu menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Peningkatan Produktivitas dan Investasi Berbasis Desa untuk Mendukung Industri, Ketahanan Pangan, dan Pengentasan Kemiskinan Dompu”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Pendopo Bupati Dompu dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan serta pemangku kepentingan.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE, bersama Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Dompu, Ismul Ramadhan, S.Pd.I, Penjabat Sekretaris Daerah H. Khairul Insyan, SE., MM, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ketua Dharma Wanita Persatuan, pimpinan BUMN dan BUMD, kalangan akademisi, Ketua MUI, serta peserta yang mengikuti secara virtual.
Dalam sambutannya, Bupati Bambang Firdaus menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan arah pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Menurutnya, keselarasan tersebut penting agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Tema pembangunan tahun 2027 yang kita usung mencerminkan kesinambungan dengan arah kebijakan nasional, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan sektor industri," ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Dompu masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan yang kompleks. Oleh karena itu, Musrenbang menjadi forum strategis untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Ia memaparkan beberapa isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Pertama, pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting yang masih menjadi perhatian utama pemerintah. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendukung daya saing daerah.
Ketiga, peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Keempat, perluasan kesempatan kerja serta penurunan tingkat pengangguran terbuka.
Selain itu, isu kelima yang menjadi perhatian adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, terarah, dan berbasis digital. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi aktif dalam menyusun rencana pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dompu.(KS-YUN)
0 Komentar