SINDO DOMPU - Bak diterpa badai besar, Pemerintah Kabupaten Dompu akan menghadapi ujian berat pada tahun 2026 mendatang. Di tengah semangat Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE yang sedang gencar mewujudkan visi "Dompu Maju", kabar kurang menggembirakan datang dari pusat: anggaran Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan signifikan.
Hal ini diungkap oleh Ketua I DPRD Kabupaten Dompu, Kurnia Ramadhan, SE., ME.,berdasarkan dokumen KUA/PPAS APBD tahun 2026 yang telah disusun pemerintah daerah.
Menurut Kurnia Ramadhan, dana transfer umum yang diterima Kabupaten Dompu pada tahun 2025 sebesar Rp789.236.220.000. Namun, untuk tahun 2026, jumlah itu menurun menjadi Rp625.688.738.000. Artinya, terjadi penurunan sebesar Rp163.547.482.000.
Pemangkasan ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Daerah di tengah meningkatnya kebutuhan belanja, terutama untuk gaji dan tunjangan ASN maupun PPPK,"ungkap Kurnia.
Dari total dana transfer tersebut, sebagian besar akan terserap untuk belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut:
1. Gaji PNS, tambahan penghasilan, BPJS, JKK, dan JKM:Rp393.894.290.629 (naik 2,5 persen atau sekitar Rp5.852.646.217).
2. Gaji dan tunjangan PPPK, termasuk BPJS, JKK, dan JKM: Rp220.723.743.570 (melonjak drastis dari Rp15.859.544.240).
3. Gaji dan tunjangan lainnya:Rp13.428.589.275 + Rp629.186.769.
Sehingga total belanja pegawai mencapai Rp628.675.810.235. Dengan demikian, hampir seluruh dana transfer umum akan habis hanya untuk membiayai pegawai.
Lebih lanjut, Kurnia menyebutkan bahwa DAK Fisik juga mengalami penurunan yang sangat drastis, dengan nilai hanya Rp49.640.437.000.
Sementara itu, DAK Non Fisik masih tersedia namun sudah dialokasikan secara spesifik, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp23.347.862.000.
Kurnia memperingatkan bahwa pemangkasan dana transfer pusat ini akan menimbulkan efek domino terhadap berbagai sektor.
"Akibat pemangkasan ini, bisa saja pelayanan publik terganggu, pembangunan infrastruktur terhambat, kemampuan fiskal daerah melemah, dan aktivitas ekonomi masyarakat menurun," jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan stagnasi ekonomi daerah, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, bahkan gejolak sosial, mengingat Kabupaten Dompu sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Bayangkan saja, proyek fisik hilang, pembelanjaan pemerintah menurun drastis, aktivitas ekonomi melemah," ujar Kurnia dengan nada prihatin.
Ia pun berharap agar pemerintah daerah segera menyusun langkah alternatif pembiayaan, baik melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) maupun kerja sama strategis lainnya.
"Saya berharap ada alternatif yang dipikirkan bersama untuk menunjang pembiayaan, agar kegiatan pembangunan, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar dan kesehatan masyarakat, tetap berjalan,” pungkasnya. ( Yun )
0 Komentar